trillmrkt.com – Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggarap proyek penulisan ulang sejarah nasional yang menuai kontroversi, terutama terkait dengan minimnya pembahasan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Proyek ini dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan melibatkan 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi, dengan anggaran sebesar Rp 9 miliar.
Fokus pada “Tone Positif”
Menteri Fadli Zon menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah ini akan menggunakan “tone positif” dan tidak bertujuan untuk mencari-cari kesalahan masa lalu. Ia menekankan bahwa tujuan utama proyek ini adalah untuk mempersatukan bangsa dan menghapus bias kolonial dalam penulisan sejarah. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena dikhawatirkan dapat mengaburkan fakta-fakta penting, terutama terkait pelanggaran HAM.
Kritik dari Aktivis dan Sejarawan
Aktivis HAM dan sejarawan mengkritik proyek ini karena hanya mencantumkan dua dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Mereka khawatir bahwa pendekatan ini akan menghapus perspektif korban dan menghilangkan peristiwa penting dari ingatan kolektif bangsa. Sejarawan Asvi Warman Adam menyebut proyek ini sebagai bentuk manipulasi sejarah yang berpotensi menguntungkan rezim yang berkuasa.
Kekhawatiran akan “Sejarah Resmi”
Koalisi masyarakat sipil, termasuk Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), menolak proyek ini karena dikhawatirkan akan menghasilkan “sejarah resmi” yang merupakan tafsir tunggal pemerintah poskabupaten. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam penulisan sejarah agar tidak terjadi penghilangan atau penyesuaian fakta sejarah demi kepentingan tertentu.
Penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dilakukan pemerintah menuai kontroversi karena pendekatannya yang dianggap mengaburkan fakta pelanggaran HAM dan berpotensi menghasilkan tafsir tunggal sejarah. Kritik dari aktivis dan sejarawan menyoroti pentingnya keterbukaan, partisipasi publik, dan pengakuan terhadap peristiwa kelam dalam sejarah bangsa untuk memastikan keadilan dan rekonsiliasi yang sejati.